Tentang Kecamatan Gisting

  • Diposting pada 23 September 2026
  • Oleh Admin Tanggamus
  • 14 Dilihat

Pembangunan Kecamatan Gisting  baik itu Pembangunan yang sifatnya fisik maupun non fisik sangat ditentukan oleh peran serta Masyarakat Pekon dan Administrasi yang tertib dan teratur.

 

Oleh sebab itu Pemerintah Kecamatan Gisting telah banyak berusaha kearah itu sejalan dengan arahan dan petunjuk Pemerintah diatas Pemerintah Kecamatan dan sesuai dengan semangat Otonomi Daerah. Namun Karen keterbatasan kemampuan baik dari Camat beserta Kasi dan Staf maupun dari masyarakat itu sendiri, maka kemajuan yang telah dicapai oleh Kantor Kecamatan Gisting belum dapat memenuhi sesuai dengan yang diharapkan.

 

Bertolak dari pemikiran itulah maka ditahun mendatang peran Kasi Dan Staf Kecamatan Gisting  dan masyarakat akan sangat diutamakan dalam menentukan arah dan langkah kebijaksanaan Camat Gisting untuk mewujudkan Pembangunan Kecamatan Gisting.

 

Diharapkan dalam evaluasi dan pergantian Pimpinan Camat Gisting  akan memberikan warna tersendiri bagi kelangsungan pembangunan yang ada di Kecamatan Gisting yang didukung oleh Kasi beserta Staf, Aparat Pekon yang siap dan tanggap serta disiplin yang manatap.

 

Mudah – mudahan Allah SWT akan selalu memberikkan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua tak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan tugas – tugas yang dipikul oleh Pemerintah Kecamatan Gisting,  dan saya selaku Camat  Gisting yang lama  mohon maaf apabila dalam pelaksanaan tugas – tugas saya banyak kekurangan dan kekeliruan disana – sini mungkin hanya itulah batas kemampuan saya, dan kami berharap kepada Pemerintah yang baru untuk dapat meningkatkan dan melanjutkan kembali pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat sehingga akan terwujud masyarakat yang sejahtera.   

GAMBAR KANTOR KECAMATAN GISTING-dKKvJNtLKX.jpg
Kantor Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung yang terletak di Jln. Abdul Mu'in No 1 Pekon Kutadalon Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

Dengan pemaknaan  kata bahwa Daerah Otonom selanjutnya disebut sebagai Daerah adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prekarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negera Kesatuan Republik Indonesia, maka Kabupaten Tanggamus menjadi salah satu Daerah Otonom yang memerlukan pencapaian-pencapaian target Pembanguna melalui program-program terukur dan terarah dengan kebijakan-kebijakan strategis yang terencana dengan baik .

Adapun Visi Kabupaten Tanggamus adalah  “ Terwujudnya Kabupaten Tanggamus yang Agamis, Mandiri, Unggul, dan Berdaya saing Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan “  dengan misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dalam rangka menangulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;

b. Meningkatkan Akses dan Pemerataan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;

c.  Mempercepat Pembangunan Insprastruktur dan pengelolaan energi terbarukan;

d.  Meningkatkan ketahanan pangan melalui Revitalisasi Pertanian, Perternakan,      

     Perkebunana,  Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;

e. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berbasis  

      mitigasi bencana;

f.  Mengembangkan ekonomi kreatif, kebudayanaan, pariwisata, dan inovasi teknologi  

     tepat guna; dan

g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan serta pemantapan keamanan dan ketertiban   

    masyarakat yang agamis.

 

Mengingat amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan, maka data informasi tentang potensi sumber daya  dan perkembangan wilyah menjadi salah satu bagian terpenting dalam penyusunan rencana strategis daerah yang akan dipilah dalam setiap tahunnya kedalam rencana kerja pembangunan daerah.

Kecamatan Gisting sebagai salah satu Kecamatan dari 20 (dua puluh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah, di Pimpin dan di Koordinasikan oleh seorang Camat dengan berpedomanisasi kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 menyelenggarakan tugas-tugas umum Pemerintah meliputi :

1.  Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;

2. Mengkoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;

4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5. Mengkoordinasikan Penyelenggaran pemerintah di Tingkat Kecamatan;

6. Membnina penyelengaraan Pemerintah Desa dan /atau Kelurahan; dan

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /  

    atau yang  belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan desa atau kelurahan;

 

Memiliki data dan informasi tentang wilayah yang terhimpun dari masing-masing pekon (sebutan lain dari desa dalam Kabupaten Tanggamus).

Pada awal definitifnya, Kecamatan Gisting meliputi 9 (sembilan) wilayah pemekonan, yaitu :

1. Pekon Banjarmanis

2. Pekon Kutadalom

3. Pekon Campang

4. Pekon Purwodadi

5. Pekon Gisting Bawah

6. Pekon Gisting Atas

7. Pekon Sidokaton

8. Pekon Landbaw

9. Pekon Gisting Permai

 

Dengan berdasrkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2005 Tanggal 13 Juli 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus termasuk Kecamatan Gisting. Kecamatan Gisting terdiri dari 9 (sembilan ) Pekon Yaitu;

1. Pekon Banjarmanis

2. Pekon Kutadalom

3. Pekon Campang

4. Pekon Purwodadi

5. Pekon Gisting Bawah

6. Pekon Gisting Atas

7. Pekon Sidokaton

8. Pekon Landbaw

9. Pekon Gisting Permai

 

1. DASAR HUKUM

 

1.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II  Tulang Bawang dan Kabupatren Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara    Republik  Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3367);

 

2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan  

Nasional (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

 

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia  Nomor 4844);

 

4.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  ( Lembaran Negara      Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 ) ;

5.

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor  112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 ) ;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antaraPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4817);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4826);

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010  tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

 

 

13.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Rincian sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan oleh Bupati/ Wali Kota kepada Camat;

14.

Peraturan daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Gunung alip, Ambarawa, Banyumas dan Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus;

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanggamus Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27)

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tanggamus ( Lemabaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tanggamus ( Lemabaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 36,);

18.

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tanggamus ( Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 78,);dan

19.

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan structural Kecamatan Kabupaten Tanggamus ( Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 92,).

0
Admin Tanggamus

Penulis

Pengelola Website

Admin Tanggamus

Administrator utama portal Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Tulis Tanggapan